Sumatera Utara, Tapanuli Utara - Menurut Bung Gary Siagian sebagai aktivis mahasiswa Tapanuli Utara, meyoroti tajam mengarah ke Badan Gizi Nasional (BGN) setelah terungkap adanya alokasi anggaran miliaran rupiah untuk berbagai barang yang dinilai tak berkaitan langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam penelusuran yang dilakukan terhadap data pengadaan pemerintah, ditemukan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 mencapai sekitar Rp6,31 triliun yang tersebar dalam lebih dari seribu paket pengadaan.
Namun, yang menjadi perhatian publik bukan hanya besarnya angka, melainkan jenis barang yang dianggarkan.
Sejumlah item pengadaan justru memicu tanda tanya. Mulai dari perangkat tablet, pakaian dinas, hingga perlengkapan seperti semir sepatu ikut masuk dalam daftar belanja dengan nilai fantastis.
Pengadaan tablet saja disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Bahkan, harga satuan yang tercatat dinilai jauh di atas harga pasar, memicu dugaan adanya pemborosan anggaran.
Tak hanya itu, anggaran untuk perlengkapan sandang seperti kaos dalam, ikat pinggang, hingga handuk juga mencapai miliaran rupiah. Bahkan, untuk semir sepatu dan perlengkapannya saja menyentuh angka sekitar Rp1,5 miliar.
Menurut Bung Gary Siagian, menilai adanya selisih harga yang signifikan sebagai indikasi lemahnya perencanaan anggaran. Bahkan, muncul dugaan praktik mark-up atau penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan.
Selain itu, mekanisme pemecahan paket pengadaan juga disorot karena diduga digunakan untuk menghindari aturan tender tertentu, yang berpotensi melanggar regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ironisnya, sebagian besar pengeluaran tersebut dinilai tidak relevan dengan tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Menurut Bung Gary Siagian, jika dibandingkan, total anggaran untuk perlengkapan sandang bahkan disebut lebih besar daripada anggaran pelatihan yang langsung berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengolahan makanan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut mulai mencermati informasi terkait tingginya nilai pengadaan tersebut. Sektor pengadaan barang dan jasa memang dikenal sebagai salah satu area paling rawan korupsi.
Pihak BGN mengakui adanya pengadaan tersebut, namun membantah sejumlah angka yang beredar. Mereka menyebut realisasi di lapangan tidak sebesar yang diberitakan dan mengklaim beberapa pembelian justru dilakukan di bawah harga pasar.
Editor : Arjuna H T Munthe
Tidak ada komentar:
Posting Komentar