Sumatera Utara, Medan, Lidinews - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara secara tegas melayangkan tuntutan keras kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kapolda Sumatera Utara, Kementerian Perindustrian, serta Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk segera mengambil tindakan eksekutif dan penegakan hukum pidana terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Tenera Sergai Perkasa (PT TSP).
DPD GMNI Sumut menilai skandal pencemaran limbah cair industri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bah Sumbu, Desa Silau Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai bukan lagi sekadar kebiasaan buruk kelalaian administrasi, melainkan telah memenuhi kualifikasi pidana kejahatan lingkungan (environmental crime) yang terstruktur.
"Negara tidak boleh kalah apalagi memelihara kejahatan lingkungan yang merenggut hak hidup rakyat! Pembuangan limbah cair beracun PT Tenera Sergai Perkasa ke Sungai Bah Sumbu adalah dugaan perbuatan kriminal murni. Kami mendesak Gakkum KLHK untuk segera turun menyegel fasilitas pembuangan pabrik dengan PPLH Line, serta meminta Kapolda Sumut untuk memeriksa, melakukan pembuktian dan menetapkan Direksi PT TSP sebagai tersangka pidana lingkungan! Hukum tidak boleh tumpul saat berhadapan dengan korporasi pencemar!" tegas Wakil Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Rio Samuel Manurung.
Bukti faktual kejahatan ekologis ini terdokumentasi secara otentik pada 15 Mei 2025 melalui rekaman video dan foto warga yang sudah beredar dan terpampang dijagat Media massa, yang memperlihatkan pembuangan langsung cairan limbah berwarna pekat dan berbau busuk ke badan Sungai Bah Sumbu, yang kemudian diserahkan secara resmi ke Sekretariat dan Komisi A DPRD Serdang Bedagai pada 16 Mei 2025. Sebelum PKS berkapasitas 30 ton TBS per jam (700–750 ton TBS per hari) ini beroperasi pada Februari 2025 di lahan seluas 5,9 hektar, Sungai Bah Sumbu merupakan sumber air yang diandalkan warga untuk kehidupan sehari-hari.
Pascaberoperasi, sungai mengalami perusakan drastis hingga tidak wajar untuk digunakan. Pembelaan defensif manajemen melalui alibi kebocoran pipa akibat sabotase oknum tidak dikenal yang dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi pada Agustus 2025 maupun klaim 9 kolam pengendapan dinilai DPD GMNI Sumut sebagai bentuk retorika untuk menghindar dari pertanggungjawaban hukum. Situasi pengawasan publik semakin cacat akibat adanya benturan kepentingan (conflict of interest) nyata, di mana Kepala Desa Silau Padang turut merangkap jabatan sebagai Humas PT TSP.
Dari konstruksi hukum, DPD GMNI Sumatera Utara menegaskan bahwa PT TSP memikul pertanggungjawaban mutlak (strict liability) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pembuangan limbah tanpa izin dan melampaui baku mutu melanggar Pasal 60 serta Pasal 69 Ayat (1) UU PPLH. Apabila tindakan perusakan ini dilakukan secara sengaja, maka jajaran direksi korporasi terancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp10 Miliar berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) UU PPLH. Jika pencemaran disebabkan oleh kealpaan atau kelalaian pemeliharaan sarana penampungan limbah, Pasal 99 Ayat (1) UU PPLH mengancam dengan pidana penjara hingga 3 tahun dan denda hingga Rp3 Miliar. Penegakan hukum ini diperkuat oleh Pasal 116 Ayat (1) UU PPLH yang menetapkan pertanggungjawaban pidana ditujukan langsung kepada korporasi dan pengurus yang memberi perintah atau bertindak sebagai pimpinan usaha.
"DPD GMNI Sumatera Utara menyampaikan empat desakan mutlak kepada pemerintah dan aparat penegak hukum: Pertama, Kementerian Perindustrian dan Pemkab Sergai wajib mencabut Izin Usaha Industri (IUI) serta izin lingkungan PT TSP guna menutup pabrik secara permanen. Kedua, Balai Gakkum KLH Wilayah Sumatera harus segera memasang garis pengawasan lingkungan (PPLH Line) pada sarana penampungan limbah PT TSP. Ketiga, Polda Sumut dan Polres Tebing Tinggi wajib memproses jajaran direksi PT TSP ke tingkat penyidikan pidana kejahatan lingkungan sesuai Pasal 98, 99, dan 116 UU PPLH. Keempat, PT TSP diwajibkan secara hukum membiayai pemulihan total ekosistem DAS Bah Sumbu serta membayar ganti rugi kepada warga terdampak di Kecamatan Sipispis. GMNI Sumut siap menggalang konsolidasi massa secara luas apabila negara lamban merespons kejahatan ekologis ini!" tutup Rio Samuel.
Editor: Arjuna H T Munthe
Tidak ada komentar:
Posting Komentar