Bersama Rakyat, GMNI SUMUT Tagih Tanggung Jawab Politik Negara Atas Ketidakadilan Agraria

Bersama Rakyat, GMNI SUMUT Tagih Tanggung Jawab Politik Negara Atas Ketidakadilan Agraria

Sumatera Utara, Medan, Lidinews - DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi A dan Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rabu (21/10/2026), sebagai tindak lanjut atas tuntutan aksi Hari Tani Nasional pada 24 September 2026 terkait persoalan agraria di Sumatera Utara.

GMNI Sumut menegaskan bahwa RDP tidak boleh berhenti sebagai formalitas birokrasi, melainkan harus menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria dan menjamin keadilan bagi rakyat. Tuntutan yang telah disuarakan melalui aksi massa harus dijawab dengan keputusan, kejelasan tanggung jawab, dan target penyelesaian yang terukur.

Persoalan agraria bukan semata-mata urusan administratif, melainkan menyangkut hak rakyat atas tanah, sumber penghidupan petani, dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, DPRD Sumut dan instansi terkait harus membuka persoalan secara transparan, memperjelas langkah penyelesaian, serta tidak saling melempar tanggung jawab.

GMNI Sumut akan mengawal proses RDP ini untuk memastikan aspirasi rakyat tidak kembali terjebak dalam janji tanpa realisasi. Negara harus hadir melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan komitmen. Hasil RDP harus memiliki tindak lanjut yang jelas, penanggung jawab, dan tenggat waktu yang dapat diawasi publik.

Berlandaskan Marhaenisme, GMNI Sumut menegaskan bahwa perjuangan reforma agraria merupakan bagian dari perjuangan melawan ketidakadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bersama rakyat, GMNI Sumut akan terus mengawal perjuangan keadilan agraria. Tuntutan Hari Tani harus ditindaklanjuti, konflik agraria harus diselesaikan, dan hak-hak rakyat atas tanah harus mendapatkan kepastian.

(Editor : Heri Faysal)