BEM KSI Sumut Minta Polda Sumut Tindak Tegas Pabrik Kelapa Sawit yang Membeli TBS di Bawah Ketentuan Harga Resmi

Gambar : BEM KSI Sumut Minta Polda Sumut Tindak Tegas Pabrik Kelapa Sawit yang Membeli TBS di Bawah Ketentuan Harga Resmi

Sumatera Utara, Medan, Lidinews - Senin, 8 Juni 2026. Ketua Wilayah BEM Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) Sumatera Utara, Yosef Aprian, meminta kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani di bawah ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Yosef Aprian, praktik pembelian TBS di bawah harga yang berlaku sangat merugikan petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya yang menggantungkan kehidupan dan perekonomian keluarganya dari hasil perkebunan sawit.

“Sebagai daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi kelapa sawit nasional, Sumatera Utara harus menjadi wilayah yang menjunjung tinggi keadilan ekonomi bagi para petani. Kami menerima berbagai laporan dan keluhan terkait adanya pabrik kelapa sawit yang membeli hasil panen petani di bawah ketentuan harga yang seharusnya berlaku. Kondisi ini tentu merugikan masyarakat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujar Yosef Aprian.

BEM KSI Sumatera Utara menilai bahwa apabila praktik tersebut terus berlangsung, maka akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat pedesaan, meningkatnya kesenjangan ekonomi, serta berpotensi memicu keresahan sosial di tengah masyarakat.

“Kami khawatir apabila persoalan ini tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan gejolak ekonomi di tingkat akar rumput. Ketika pendapatan petani terus menurun akibat harga yang tidak sesuai ketentuan, maka dampaknya bukan hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga sektor perdagangan dan ekonomi daerah secara keseluruhan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Yosef Aprian menegaskan bahwa stabilitas ekonomi memiliki hubungan erat dengan stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir untuk memastikan tata niaga kelapa sawit berjalan secara adil dan transparan.

“Kami memandang bahwa kesejahteraan petani merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Apabila ketidakadilan ekonomi terus terjadi, maka bukan tidak mungkin akan muncul berbagai bentuk ketidakpuasan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik, baik di Sumatera Utara maupun secara nasional. Karena itu kami meminta langkah preventif dan penegakan hukum dilakukan sejak dini,” tegas Yosef.

BEM KSI Sumatera Utara juga mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga sawit, memperkuat pengawasan terhadap PKS, serta memastikan harga TBS yang diterima petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat, BEM KSI Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi petani dan mendorong terciptanya keadilan ekonomi demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

“Petani yang sejahtera adalah fondasi ekonomi daerah yang kuat. Karena itu, setiap bentuk praktik yang merugikan petani harus ditindak tegas demi menjaga keadilan, stabilitas ekonomi, dan ketahanan sosial bangsa.”

Editor : Arjuna H T Munthe