GMNI Sumut Soroti Pemborosan APBN ditengah Krisis Global dan Desak “Radical Change” Pemerintah

Gambar : GMNI Sumut Soroti Pemborosan APBN ditengah Krisis Global dan Desak “Radical Change” Pemerintah

 

Sumatera Utara, Medan, Lidinews — Kisruh kondisi ekonomi dan sosial yang semakin dirasakan masyarakat mendorong mahasiswa kembali turun ke jalan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Politik & Hukum DPD GMNI Sumatera Utara, Berry Sitohang, menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi krisis.

Dalam keterangannya kepada awak media, Senin, (15/06/2026), ia menegaskan bahwa kondisi hari ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba.

“Kisruh ekonomi dan sosial yang kita rasakan hari ini adalah akumulasi dari kebijakan yang tidak presisi, pemborosan fiskal, serta lemahnya disiplin tata kelola anggaran negara. Ini bukan krisis yang datang dari ruang hampa,” ujar Berry Sitohang.

Ia memaparkan bahwa tekanan ekonomi masyarakat semakin nyata, ditandai dengan menurunnya daya beli dan masih tingginya angka pengangguran terbuka di kisaran 5 persen lebih. Di sisi lain, beban fiskal negara juga semakin berat.

“Rasio utang pemerintah kita masih berada di atas 38 persen terhadap PDB, dengan beban bunga utang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ini alarm serius bagi keberlanjutan fiskal kita,” tegas Berry Sitohang.

Namun, menurutnya, yang paling memprihatinkan adalah sikap pemerintah yang tetap menjalankan program-program yang tidak efektif dan cenderung boros anggaran.

“Di tengah tekanan ekonomi seperti ini, pemerintah justru mempertontonkan pemborosan anggaran. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, implementasinya di banyak tempat amburadul; tidak tepat sasaran, minim pengawasan, dan membuka ruang kebocoran,” kata Berry Sitohang.

Ia juga menyoroti persoalan kebocoran anggaran yang hingga kini belum mampu diatasi secara sistematis.

“Berbagai temuan menunjukkan kebocoran anggaran negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun akibat inefisiensi dan praktik koruptif. Ini bukan angka kecil, ini persoalan struktural,” lanjut Berry Sitohang.

Dampak dari kebijakan fiskal yang tidak sehat tersebut, menurutnya, kini mulai dirasakan langsung oleh pemerintah daerah.

“Kita melihat adanya penurunan atau stagnasi transfer ke daerah, baik melalui DAU maupun DAK. Akibatnya, sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan menjadi korban. Banyak daerah terpaksa memangkas program layanan publik,” ungkap Berry Sitohang.

Ia menilai, kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong mahasiswa kembali turun ke jalan.

“Mahasiswa hari ini turun bukan karena ikut-ikutan. Ini adalah manifestasi kegelisahan intelektual dan moral melihat arah kebijakan negara yang semakin menjauh dari keadilan sosial,” tegas Berry Sitohang.

Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan perubahan mendasar dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama di tengah tekanan krisis global.

“Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan business as usual. Kita butuh radical change; reformasi total dalam tata kelola anggaran, pengetatan prioritas belanja, pemberantasan kebocoran fiskal, dan keberanian menghentikan program yang tidak efektif,” ujar Berry Sitohang.

Ia juga mengingatkan bahwa APBN seharusnya menjadi instrumen untuk kepentingan rakyat, bukan alat politik semata.

“APBN harus kembali menjadi instrumen perjuangan rakyat, bukan alat distribusi kepentingan elite. Kalau tidak ada perubahan fundamental, krisis ini bisa memperdalam ketimpangan sosial dan menggerus legitimasi negara,” kata Berry Sitohang.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan komitmen GMNI untuk terus berada di garis perjuangan bersama rakyat.

“GMNI akan tetap berdiri bersama rakyat. Kami akan terus menjadi kekuatan moral yang mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa keberpihakan adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan,” pungkas Berry Sitohang.

(Heri Faysal)