GMNI SUMUT Soroti Ketimpangan Tuntutan Kasus Nadiem, Singgung Peran Kejaksaan

GMNI SUMUT Soroti Ketimpangan Tuntutan Kasus Nadiem, Singgung Peran Kejaksaan

 

Sumatera Utara, Medan, Lidinew — Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Sumatera Utara, Berry Sitohang, mengkritik tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Ia menilai terdapat persoalan serius dalam konstruksi tuntutan yang dibangun oleh Kejaksaan.

“Ini bukan sekadar soal tinggi-rendah hukuman, tapi soal apakah penegakan hukum kita masih berpijak pada prinsip proporsionalitas,” ujar Berry.

Menurutnya, dalam perkara yang melibatkan banyak aktor dan keputusan kolektif, tuntutan paling berat yang diarahkan kepada satu figur justru menimbulkan tanda tanya publik.

“Dalam kasus kolektif, tidak logis jika beban paling berat terpusat pada satu orang. Publik berhak bertanya, apakah rantai pengambilan keputusan sudah dibaca secara utuh atau justru disederhanakan secara selektif.”

Berry juga menyoroti kecenderungan penegakan hukum yang dinilai terlalu mudah menarik kebijakan publik ke ranah pidana tanpa mempertimbangkan kompleksitasnya.

Lebih lanjut "Jika kebijakan publik dipidanakan tanpa konteks yang memadai, maka yang lahir adalah birokrasi yang takut mengambil keputusan. Ini berbahaya bagi tata kelola negara.”

Ia mengingatkan bahwa dalam perspektif pemikiran Antonio Gramsci, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kekuasaan jika kehilangan keseimbangan.

“Karena itu, Kejaksaan tidak cukup hanya berpegang pada prosedur. Publik menuntut jawaban yang lebih mendasar: di mana letak keadilan dalam tuntutan ini?”

Berry menegaskan, persoalan ini tidak hanya menyangkut satu kasus, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Jika hukum kehilangan proporsionalitas, yang runtuh bukan hanya satu perkara, tapi legitimasi hukum itu sendiri.”tutupnya.

(Heri Faysal)